DPRDKota Bogor bakal menggeser anggaran DPRD yang nantinya akan difokuskan untuk penanganan dampak covid-19 di triwulan akhir tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, setelah diputuskan dalam Rapat Banggar sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021.
Sonia Éthier a été choisie pour prendre le relais de Louise Chabot à la présidence de la Centrale des syndicats du Québec CSQ. La nouvelle a été annoncée vendredi, dernière journée du 42e congrès de la CSQ qui a lieu à Québec. Depuis 2015, Mme Éthier assumait la vice-présidente de la centrale syndicale, qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. C'est avec grande fierté et enthousiasme que j'entreprends ce nouveau défi ... Je suis très reconnaissante de la confiance manifestée par les personnes déléguées au congrès et j'entends représenter l'ensemble des membres de la CSQ avec rigueur et conviction, a indiqué Mme Éthier par voie de communiqué. Devant des employeurs qui se concertent de plus en plus dans leurs stratégies et leurs actions, les travailleuses et les travailleurs doivent revenir à la valeur fondamentale du syndicalisme la solidarité. C'est ce qui nous permettra de changer nos milieux de travail et notre société.» Sonia Éthier est enseignante en adaptation scolaire auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage et militante syndicale depuis plus de 30 ans. Elle a été présidente du Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu pendant neuf ans. Participer au débat À l'approche des élections générales au Québec, Sonia Éthier veut que la CSQ joue un rôle actif et se fasse entendre dans les prochains moins. Nous avons bien l'intention d'intervenir dans le débat, sur le plan national et dans toutes les régions, pour défendre le droit de la population à l'accès à des services publics de qualité et des conditions de travail décentes et dignes pour celles et ceux qui y travaillent.» Mme Éthier a ajouté que les membres de la CSQ n'ont pas l'intention de revivre le cauchemar d'austérité des quatre dernières années. Ils ne manqueront pas d'interpeller les chefs et les candidats afin qu'ils prennent des engagements clairs en faveur du développement et de la défense des services publics». La présidente compte se battre pour freiner l’expansion du secteur privé qui a gagné du terrain dans tous les secteurs d’activité sous le gouvernement de Philippe Couillard Il faut absolument renverser cette tendance si nous voulons assurer l'avenir de nos services publics. L'élection de l'automne prochain sera le moment propice pour convaincre les politiciens qu'ils doivent faire ce choix», a-t-elle ajouté. Keenamnyamerupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada tahun 2017 sampai 2019 yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor. Bahkan, sebagian masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara, sisanya merupakan mantan ASN yang telah pensiun. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar Kejari Kota Bogor terus Bogor - Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bogor menetapkan Kepala Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah KKMI dan Bendahara KKMI Kota Bogor berinisial DSA dan AM sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah BOS. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 Kejaksaan Negeri Kota Bogor Sekti Anggraeni mengatakan DSA dan AM ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor Print 390/ tanggal 25 Februari 2022 tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bogor."Jadi, setelah melalui serangkaian proses dalam penyelidikan, barang bukti kita kumpulkan, pemeriksaan saksi, dan sebagainya, akhirnya hari ini kami mengambil kesimpulan, kami Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor memutuskan mengeluarkan surat penetapan tersangka. Dalam perkara ini, kami menetapkan dua tersangka, yang pertama adalah DSA selaku Ketua KKMI Kota Bogor, kemudian yang kedua adalah AM selaku Bendahara KKMI Kota Bogor," ungkap Sekti dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Jumat 25/2/2022 petang. Sekti menjelaskan KKMI Provinsi Jawa Barat dengan KKMI kota/kabupaten di Jawa Barat bersepakat untuk memungut biaya penggandaan soal ujian sebesar Rp untuk setiap siswa. Pungutan itu dikoordinasi oleh kepala KKMI wilayah dan disetor ke Kepala KKMI Jawa Barat. Selanjutnya, 60 kepala MI di Kota Bogor membayar biaya yang diminta kepala KKMI Kota Bogor menggunakan dana Kepala KKMI Kota Bogor tidak menyetorkan pungutan biaya tersebut ke Kepala KKMI Jabar sesuai kesepakatan. KKMI Kota Bogor bahkan menggelembungkan nilai pungutan menjadi Rp 16 ribu hingga Rp 58 ribu untuk setiap siswa. Total jumlah pungutan dari KKMI se-Kota Bogor mencapai Rp pada kurun waktu 2017-2018, KKMI Kota Bogor telah mengkoordinir pungutan kepada kepala MI se-Kota Bogor yang berasal dari dana BOS tahun anggaran 2017-2018 untuk biaya penggandaan ulangan umum siswa MI di 60 MI se-Kota Bogor, terdiri atas 1 MI negeri dan 59 MI swasta," jelas Sekti."Jadi kesimpulannya, dari proses yang kami lakukan dan secara penghitungan kerugian keuangan negara, penyidik sudah melakukan penghitungan sementara kerugian keuangan negara dari 60 MI yang disetorkan ke kedua tersangka adalah sebesar Rp 1,1 miliar. Tapi hasilnya nanti kita akan melakukan penghitungan keuangan negara secara resmi," jelas menegaskan apa yang dilakukan kedua tersangka tidak diatur dalam petunjuk dan teknis pengelolaan dana BOS."Padahal di dalam juknisnya pengelolaan dana BOS MI tidak dibenarkan ada pihak lain yang mengelola selain sekolah itu sendiri. Jadi pengelolaan penggandaan soal ujian itu tidak dibenarkan, apalagi ini uangnya pun tidak disetorkan berdasarkan kesepakatan KKMI Jabar," kata menyebut, kedua tersangka diduga melanggar pasal primer, Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1. maa/maa Denpasar Satu inovasi bidang pelayanan sosial kembali diluncurkan oleh Pemkot Denpasar. Kali ini Dinas Sosial Kota Denpasar meluncurkan inovasi Pobia (Pojok Kebaikan) yang dilakukan oleh Ketua K3S Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kamis (16/6) di Kantor Dinas Sosial. Memberikan pelayanan yang maksimal dan berkelanjutan adalah sepenggal pesan yang dituliskan Ketua Dihadirioleh Muhammad Fajri, Koordinator Operator , Dudu kurniadi, Sekretaris K3S , Suharto Spd , Koryandik, Ade Jojo S.pd, Ketua K3S, Rita Juantini S.Pd Kepala Sekolah SD N Sirnagalih 05 , CEO Emditek Sutopo, Pak H.Yunar Ludfi, Komisaris Emditek dan Tri Rachman Batara, COO Emditek.
ADART Kelompok Kerja Kepala Sekolah. BAB I. NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN. Pasal 1. 1) Organisasi ini diberi nama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol selanjutnya disebut KKKS Kecamatan Jonggol. 2) Organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Jonggol didirikan di Jonggol pada tanggal 8 Juni 2013 untuk
SKKMigas Sumbagut dan K3S menakar persolaan bersama wartawan. Dalam kesempatan tersebut Bima Arya hadir bersama Ketua Dekranasda sekaligus Ketua Badan Kuliner (Bakul) Kota Bogor, Yane Ardian. Kepada jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bogor, Bima Arya meminta untuk konsistensi dalam membina dan mengembangkan UMKM di
Jaksadari Kejari Kota Bogor, Haryadi, yang membacakan dakwaan menjelaskan, kasus itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS pada 2017 senilai Rp 69 miliar lebih, 2018 Rp 70 miliar lebih dan 2019 Rp 67 miliar lebih. Dari total itu, salah satunya, dana BOS digunakan untuk pengadaan naskah soal ujian. Saat itu, terdakwa JR Risnanto Saatpenyerahan, Ny. Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede dan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Turut hadir pula Direktur PT. BPR Lestari Bali, Made Tutik Sri Andayani. Label K3S Kota Bogor. News 'Tsunami', Enam Ketua K3S Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana BOS. Admin-Juli 23, 2020 0. News Week. Raih Pengakuan Internasional dari Forbes Global. News Redaksi-Oktober 18, 2021 0. .
  • knc21zglsj.pages.dev/136
  • knc21zglsj.pages.dev/267
  • knc21zglsj.pages.dev/472
  • knc21zglsj.pages.dev/278
  • knc21zglsj.pages.dev/301
  • knc21zglsj.pages.dev/260
  • knc21zglsj.pages.dev/157
  • knc21zglsj.pages.dev/39

    • ketua k3s kota bogor